8/9.5 Pembangunan Indonesia Bagian Timur

 Pembangunan Indonesia Bagian Timur

Pembangunan di daerah-daerah yang bersifat pembangunan regional, pembangunan wilayah atas pembangunan kawasan, dimanapun dilaksanakan di kepulauan nusantara ini dan di dalam skala apapun, adalah bagian terpadu dari pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Orientasi terhadap suatu kawasan, seperti kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT) adalah karena sebab-sebab tertentu. Misalnya di kawasan tersebut secara relatif (dibandingkan dengan daerah daerah di kawasan lain) masih jauh tertinggal baik dalam hal keadaan prasarana fisik, sosial,

sumber daya (dana dan manusia), maupun kelembagaan.

Perhatian yang relative lebih besar sejak beberapa tahun terakhir ini ke IBT harus dilihat dari konsekuensi prinsip pemerataan dari strategi Trilogi Pembangunan. Dengan strategi tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan prinsip pemerataan, diperlukan pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan adanya kestabilan nasional yang dinamis. Oleh karena Indonesia adalah Negara ksatuan yang berwawasan nusantara, maka kebijaksanaan pembangunannya bersifat "menyatu dan "menyeluruh" secara nasional meskipun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan keadaan

setempat. Dengan demikian, meskipun perhatian terhadap IBT relatif lebih besar, perhatian tersebut tidak terlepas dari kemampuan nasional untuk meningkatkan potensi pembangunan menjadi kinerja yang berdampak kepada perwujudan akan Trilogi

* Deputi Bidang Sosial Budaya – Bappenas Pembangunan yaitu Pemerataan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Stabilitas Nasional. Artinya, keberhasilan pembanguan IBT perlu didukung oleh keberhasilan pembangunan di semua wilayah Indonesia yang lain. Hal ini disebabkan sumber daya pembangunan (penduduk, alam, prasarana, tingkat kemajuan pembangunan dll) di berbagai wilayah Indonesia tidak sama potensinya. Keberhasilan merencanaan dan melaksanakan pembangunan secara saksama dan terpadu dengan memanfaatkan potensi sumber daya pembangunan di berbagai daerah dan wilayah, akan sal ing mengisi dan memperkuat satu dengan lainnya, sehingga dapat dicapai suatu gerakan pembangunan nasional seperti digariskan dalam GBHN dan Repelita.

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu sumber daya pembangunan yang telah mendapat perhatian dan akan makin tinggi prioritasnya adalah sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan mutunya. Selama dua puluh tahun pembangunan orde baru, telah banyak yang berhasil dicapai dalam upaya meningkatkan mutu SDM. Dari sudut pendidikan demikian juga, meskipun masih banyak rasa ketidak puasan tentang pendidikan kita, terutama dalam hal mutu pendidikan, namun demikian pembangunan telah memberikan kesempatan belajar yang lebih besar dan dan lebih luas kepada anak-anak TK, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Jumlah anak umur 7-12 tahun (SD) hampir seluruhnya (99,6%) telah berpartisipasi dalam pendidikan SD, 56,6% di SLTP, 38,8% di SLTA dan yang melanjutkan di PT 42%. Angka-angka tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan pada awal tahun 70-an pada saat memulai Repelita I.

Di bidang kesehatan

Seperti diketahui jugatelah dicapai banyak kemajuan penting, bidang penurunan angka kematian bayi, perbaikan keadaan gizi penduduk, peningkatan umur harapan hidup, dan Iain-lain.

Di bidang ekonomi

Selama dua puluh tahunlebih pembangunan telah berhasil meningkatkan

pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5%. Dengan pertumbuhan ini Indonesia telah bangkit dari salah satu negara yang termiskin di dunia pada tahun 1967 dengan pendapatan US $ 75 per kapita meningkat menjadi US $ 500 per kapita pada tahun 1990.

 Peningkatan pendapatan per kapita yang enam kali lipat tersebut merupakan prestasi luar biasa bagi suatu negara yang berpenduduk kelima terbesar di dunia. Peningkatan pendapatan disertai juga makin

membaiknyaa pemerataan distribusi pendapatan. Dalam tahun 1978 data SUSENAS menunjukkan bahwa ratio pendapatan terendah adalah 6,2.

Disamping keberhasilan-keberhasilan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan seperti

diuraikan di atas, masih banyak catatan dan keberhasilan lainnya, misalnya di bidang kependudukan dan KB serta swasembada pangan.

Keberhasilan pada tingkat nasional tersebut sangat penting artinya, antara lain bagi peningkatan mutu sumber daya manusia, yang akhirnya akan sangat

diperlukan juga untuk memacu pembangunan di daerah-daerah atau wilayah-wilayah.

Pembangunan IBT

Di balik keberhasilan .pembangunan seperti diuraikan di muka, masih dihadapi masalah

kesenjangan laju pembangunan antar daerah. Meskipun secara nasional tingkat kesenjangan

distribusi pendapatan per kapita adalah masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain, kita harus mengakui bahwa laju kecepatan pembangunan antar

daerah di Indonesia ternyata berbeda. Ada daerah yang sangat cepat maju, ada yang biasa-biasa saja (rata-rata nasional), dan ada juga yang sangat lambat bahkan ketinggalan jauh dari rata-rata nasional.

Dengan menggunakan IPS ( Indeks Pembangunan Sosial) yang diolah dari SUSENAS

dan dataa BPS lainnya tahun 1985 dapat diketahui adanya disparitas kesenjangan pembangunan kita. Angka IPS yang masuk peringkat terbaik (jauh di

atas rata-rata nasional) adalah DKI, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utaara, dan Bali.

Sedang daerah-daerah yang di bawah rata-rata nasional pada umumnya berada di wilayah IBT.

Apabila diidentifikasikan secara umum, berbagai kendala pembangunan di IBT dapat dikelompokkan ke dalam beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1.      Masalah penduduk dalam jumlah, komposisi, penyebaran dan kualitasnya

2.      Masalah prasarana ekonomi (komunikasi darat, laut, udara)

3.      Masalah kehidupan pedesaan yang basis pertaniannya masih sangat tradissional;

4.      Masalah kelembagaan (aparatur pemerintah, swasta/dunia usaha, organisasi masyarakat).

Perlu dicatat kendala-kendala tersebut juga terdapat di wilayah-wilayah lain seperti di Aceh, bagian barat Sumatera pada umumnya, termasuk di bagian barat Aceh dan Sumatera Utara.

Kebijaksanaan pembangunan di IBT mengikuti kebijaksanaan umum nasional dalam prioritas alokasi dana pada Repelita V yang ditekankan pada :

1. Pembangunan prasarana fisik ekonomi (jalan, jembatan, transportasi, komunikasi) dan   prasarana fisik ssosial (sekolah, puskesmass, rumah sakit)
2. Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan,keseempataan kerja, agama, dan sebagainya)
3. Penanggulangan kemiskinan, antara lain dengan tnenyediakan pelayanan-pelayanan dasar
4. Operasi dan pemeliharaan.

Perencanaan program Pembangunan prasarana fisik di IBT selama ini disesuaikan dengan kendala dan potensi, permasalahan dan kebutuhan masing-masing daerah. Selama ini untuk IBT telah diberikan perhatian besar pada pembangunan prasarana pengairan, jalan, listrik, pelabuhan, telekomunikasi dan sebagainya untuk memperlancar arus barang dan jasa serta merangsang kegiatan perekonomian setempat. Sejalan dengan itu juga ditingkatkan programprogram sumber daya manusia antara lain melalui perluasan dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan prasaranan ekonomi dan sumber daya manusia juga  ditujukan untuk mendorong para investor di wilayah IBT

DaftarPustaka :

ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/mpk/article/download/.../1541